Batiklopedia
Bhopal – Indonesia mendorong kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030. Dorongan tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting di Bhopal, Madhya Pradesh, India, Sabtu (8/8/2026).
Pertemuan di bawah keketuaan India itu mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Forum tersebut menjadi ruang bagi negara-negara BRICS memperkuat kerja sama kebudayaan untuk menghadapi tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Fadli Zon menyatakan dukungan Indonesia terhadap adopsi Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting. Menurutnya, kerja sama kebudayaan harus berorientasi pada masyarakat, inklusif, serta berlandaskan kesetaraan kedaulatan, konsensus, dan sikap saling menghormati.
“Indonesia menyambut baik Deklarasi XI BRICS Culture Ministers’ Meeting sebagai komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis bagi ketangguhan, inovasi, keberlanjutan, dan penguatan kerja sama di antara negara-negara BRICS,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, tekanan akibat disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan fragmentasi sosial menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap pembangunan.
Sebaliknya, kebudayaan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Indonesia kemudian mengusulkan empat agenda utama dalam penguatan kerja sama kebudayaan BRICS. Pertama, memperkuat perlindungan warisan budaya sekaligus kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.
Kedua, memperkuat industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman serta kreator sebagai pusat ekosistem, termasuk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemberian remunerasi yang adil.
Ketiga, memperkuat perlindungan sistem pengetahuan tradisional dengan memastikan keterlibatan masyarakat dan pemegang pengetahuan. Keempat, menempatkan kebudayaan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030.
“Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang,” kata Fadli.
Deklarasi pertemuan tersebut turut menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual serta remunerasi yang adil bagi kreator. Negara-negara BRICS juga mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial secara etis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati keberagaman budaya.
Selain itu, deklarasi menyoroti pentingnya dokumentasi dan penelitian provenans, kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya, serta perlindungan dan promosi sistem pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat. Kerja sama antarmuseum, perpustakaan, arsip, pusat manuskrip, dan institusi kebudayaan juga menjadi bagian dari agenda bersama.
Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam pembangunan internasional di masa mendatang. Posisi ini memperkuat pandangan bahwa kebudayaan merupakan bagian strategis dari pembangunan global, bukan sekadar sektor pendukung.
Pertemuan di Bhopal dihadiri negara anggota BRICS, yakni India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brasil, Ethiopia, Tiongkok, Rusia, dan Iran, serta negara mitra BRICS seperti Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan. Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian BRICS Culture Track 2026 yang membahas industri budaya dan kreatif, hak cipta dan AI, perlindungan warisan budaya, restitusi benda budaya, serta kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui partisipasi di BRICS, Indonesia menegaskan arah diplomasi kebudayaan yang lebih strategis. Pemerintah mendorong agar kerja sama internasional tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi seniman, kreator, pelaku budaya, institusi, masyarakat, dan generasi mendatang.
