Batiklopedia
Jakarta Timur – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pengelolaan sampah organik melalui metode Biopori Jumbo yang diterapkan warga RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk direplikasi di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan target Jakarta Zero Waste.
Dorongan tersebut disampaikan saat Pramono meninjau langsung Gerakan Masyarakat Membuat Biopori Jumbo (GEMA MBJ) di RW 014 Pondok Kelapa, Minggu (7/6/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin.
Menurut Pramono, gerakan yang lahir dari inisiatif warga tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Bahkan, warga RW 014 telah memulai pemilahan dan pengolahan sampah sejak sebelum regulasi tersebut diterbitkan.
“Atas nama Pemerintah DKI Jakarta, kami mengapresiasi apa yang dilakukan RW 014 dengan enam RT yang berinisiatif mengelola sampah melalui metode biopori jumbo. Gerakan ini menunjukkan solusi lingkungan dapat dimulai dari tingkat komunitas,” ujar Pramono.
Saat ini, RW 014 Pondok Kelapa memiliki sekitar 150 titik Biopori Jumbo yang melayani kurang lebih 300 rumah tangga. Melalui sistem tersebut, sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan dan limbah dapur diolah langsung di lingkungan warga menjadi kompos melalui lubang biopori berukuran besar.
Metode ini dinilai efektif mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke fasilitas pengolahan akhir sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.
Pramono menilai konsep Biopori Jumbo berpotensi menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di berbagai wilayah Jakarta.
“Kalau ini berjalan baik, ini bisa menjadi role model penanganan sampah di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak dilakukan setengah hati, tetapi sungguh-sungguh sesuai arahan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga sebagai sumber utama timbulan sampah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mengurangi beban pengangkutan dan tekanan terhadap fasilitas pengolahan sampah di hilir.
Selain mengapresiasi pengolahan sampah organik, Pramono juga menyambut baik kolaborasi warga dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik dan bahan berbahaya serta beracun (B3).
“Saya menyambut baik kerja sama antara warga dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik maupun sampah B3. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya.
Di tingkat kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas pengolahan berskala besar. Pramono menyebut produksi sampah Jakarta saat ini mencapai sekitar 9.000 ton per hari sehingga diperlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus berjalan beriringan dengan optimalisasi fasilitas seperti TPST Bantargebang, fasilitas pengolahan di Marunda dan Sunter, serta fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang.
“Sebagian besar sampah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang, Marunda, dan Sunter. Sebagian lagi untuk RDF di Rorotan dan Bantargebang. Saat ini juga sedang dikembangkan pengolahan menjadi fuel energy di Bantargebang,” paparnya.
Pramono optimistis kombinasi antara pengelolaan sampah dari sumber dan penguatan infrastruktur pengolahan akan menjadi solusi menyeluruh dalam mengatasi persoalan sampah Jakarta.
Sementara itu, Ketua RW 014 Pondok Kelapa Teguh Husaini menjelaskan bahwa gerakan pemilahan sampah telah dirintis warga sejak tiga tahun lalu. Kehadiran Ingub Nomor 5 Tahun 2026 semakin memperkuat komitmen warga untuk mengelola sampah secara mandiri.
“Sebelum ada Ingub Nomor 5 Tahun 2026, kami sudah memilah sampah sejak tiga tahun lalu. Dengan adanya Ingub ini, kami lebih serius sampai membuat biopori jumbo,” ujarnya.
RW 014 yang terdiri atas enam RT dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa mengelola sampah organik melalui Biopori Jumbo, sementara sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik dan kardus disalurkan melalui bank sampah yang bekerja sama dengan pengepul.
Saat ini warga telah merealisasikan 130 titik Biopori Jumbo dari target awal 150 unit. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 200 unit untuk mengolah sampah organik rumah tangga maupun sampah dari ruang publik seperti taman lingkungan.
Lurah Pondok Kelapa Rasikin berharap keberhasilan program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain, khususnya di Kecamatan Duren Sawit.
“Gerakan ini akan kami dorong untuk diterapkan di wilayah lain. Mari kita laksanakan bersama demi masa depan anak dan cucu kita agar Jakarta Timur, khususnya Kelurahan Pondok Kelapa, dapat mewujudkan target zero waste,” tuturnya.
Keberhasilan GEMA MBJ RW 014 Pondok Kelapa menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur besar, tetapi juga dapat dimulai dari partisipasi aktif masyarakat di tingkat lingkungan. Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak, model pengelolaan sampah berbasis komunitas ini diharapkan menjadi salah satu pilar penting menuju Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.
