Batiklopedia
Bali – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Bali. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata yang kini menghadapi berbagai tantangan.
Usulan itu disampaikan Menpar saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026). Menurut Widiyanti, berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan (overcrowding), penataan ruang, hingga pengembangan wisata kapal pesiar membutuhkan penanganan yang terintegrasi lintas sektor.
Mengacu pada kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata, Bali memerlukan penguatan infrastruktur di sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pendukung pariwisata. Total kebutuhan investasi diperkirakan mencapai 16,4–24,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya dapat diarahkan pembentukan kelompok kerja untuk mereview bersama mana yang benar-benar dibutuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera dieksekusi,” ujar Widiyanti.
Menpar menegaskan persoalan sampah menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kementerian Pariwisata mendorong remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, serta percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata dan desa wisata.
Selain itu, implementasi kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga dinilai masih membutuhkan dukungan lintas sektor. Sebagai bagian dari komitmen pariwisata berkelanjutan, Kemenpar telah menjalankan Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, hingga penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Dalam mengatasi kepadatan wisatawan, Kemenpar terus mengembangkan pola perjalanan melalui program 4B yang meliputi Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur guna mendorong pemerataan kunjungan wisata.
Widiyanti juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Saat ini baru 28 RDTR yang telah terhubung dengan OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan mampu mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai dengan peruntukan pembangunan pariwisata.
Di sisi lain, Menpar melihat wisata kapal pesiar sebagai peluang baru untuk memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata Bali. Kehadiran Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang dinilai dapat menjadi pintu masuk pengembangan cruise tourism di masa mendatang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pengembangan Bali ke depan. Ia mengarahkan penyusunan masterplan dispersi wisatawan, pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, serta integrasi pembangunan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih merata.
