Batiklopedia
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus mendukung penerapan ekonomi hijau dan sirkular yang ramah lingkungan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Indonesia memiliki potensi bambu yang sangat besar. Tercatat, lebih dari 125 jenis bambu tumbuh di berbagai wilayah Nusantara, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar ketiga di dunia. Potensi tersebut, menurutnya, harus dioptimalkan melalui penguatan industri hilir agar tidak berhenti pada pemanfaatan konvensional.
“Pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi cara-cara tradisional sehingga nilai tambahnya belum optimal. Padahal, bambu memiliki peluang besar sebagai bahan baku konstruksi, furnitur, hingga produk bernilai tambah lain seperti pangan fungsional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta.
Bambu dinilai memiliki keunggulan mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, material ini direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan material konvensional. Keunggulan tersebut menjadikan bambu sebagai alternatif substitusi kayu yang semakin relevan di tengah isu keberlanjutan lingkungan.
Pengembangan industri bambu sendiri telah masuk dalam agenda lintas kementerian melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir sejak 2022. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemenperin kini tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu yang mencakup penguatan agroforestry, teknologi pascapanen, pembentukan sentra bambu, hingga pembangunan pusat logistik untuk menjamin pasokan bahan baku berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa peluang industri bambu nasional sangat besar, baik di pasar global maupun domestik. Permintaan ekspor produk bernilai tambah, seperti lantai kontainer berbahan bambu, mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan.
Di dalam negeri, permintaan bambu juga meningkat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata di Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bangunan berbasis bambu bahkan memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi dan waktu balik modal yang relatif cepat, sekitar tiga tahun.
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas bahan baku, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program pelatihan berbasis kompetensi ini berfokus pada pengolahan bambu dari sisi hulu hingga pascapanen, dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori.
Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan ekosistem industri yang terintegrasi, Kemenperin optimistis industri bambu nasional dapat tumbuh berkelanjutan, berdaya saing global, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan ketahanan lingkungan Indonesia.
