Batiklopedia
Yogyakarta – Presiden Direktur PT GKBI Investment, Edy Santosa, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi industri tekstil nasional yang semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi dan maraknya produk kain impor yang diduga masuk tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy saat ditemui di sela-sela pelaksanaan Inacraft Festival 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (17/7).
Menurut Edy, industri tekstil dan batik nasional tengah menghadapi tantangan berat. Ia menyebut tidak sedikit perusahaan tekstil yang akhirnya menghentikan operasional karena tidak mampu bertahan menghadapi tekanan pasar dan kenaikan biaya produksi.
“Ini bukan cerita baru lagi. Banyak industri yang terpaksa tutup karena memang tidak kuat menghadapi situasi yang ada. Alhamdulillah, salah satu industri yang ada di grup kami masih bisa eksis sampai hari ini,” ujar Edy.
Sebagai holding usaha milik Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), PT GKBI Investment saat ini mengoperasikan dua perusahaan tekstil, yakni PC GKBI Medari Sleman dan PT Primatexco Indonesia. Kedua perusahaan tersebut memiliki kapasitas produksi mencapai 7 hingga 8 juta meter kain per bulan yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri batik nasional.
Namun demikian, Edy mengakui bahwa industri tekstil domestik masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketergantungan terhadap bahan baku impor, terutama kapas yang hampir 100 persen masih didatangkan dari luar negeri.
Untuk mengantisipasi fluktuasi harga global, GKBI menerapkan strategi pembelian bahan baku jangka menengah dengan menjaga ketersediaan stok hingga lebih dari tiga bulan.
“Kami membeli kapas untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan dan menjaga stok agar harga tidak terlalu melonjak dibandingkan pembelian secara spot,” katanya.
Meski mampu menjaga pasokan bahan baku, Edy menilai ancaman terbesar saat ini justru datang dari derasnya arus produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik.
Ia menegaskan bahwa pelaku industri nasional tidak menolak persaingan. Namun, pemerintah diminta memastikan seluruh produk impor masuk melalui mekanisme yang sesuai regulasi sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan adil.
“Kami bukan takut dengan impor. Tetapi kami berharap pemerintah memberikan perlindungan yang adil kepada industri dalam negeri,” tegasnya.
Edy bahkan menyinggung adanya berbagai laporan mengenai kain impor yang diduga masuk tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Ada beberapa informasi secara langsung maupun tidak langsung mengenai kain-kain yang masuk tanpa sesuai aturan. Ini jangan hanya menjadi isu, tetapi harus menjadi perhatian serius agar pemerintah benar-benar berpihak kepada pelaku industri di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran pelaku industri tekstil terhadap membanjirnya produk impor yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak produsen lokal.
Melalui berbagai organisasi seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), GKBI mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sektor tekstil nasional.
“Kami selalu berinteraksi dengan pemerintah untuk menyampaikan kesulitan dan problem yang dihadapi industri. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru semua persoalan ini bisa diatasi bersama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menyatakan optimisme terhadap perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor industri dan koperasi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa GKBI tidak terlibat dalam program Koperasi Merah Putih dan tetap menjalankan usahanya secara independen melalui PT GKBI Investment.
“Kami adalah koperasi yang memiliki sektor usaha riil melalui holding PT GKBI Investment yang mengelola berbagai unit usaha mulai dari bahan baku, produksi kain hingga usaha lainnya,” jelasnya.
Selain persoalan industri, Edy juga mengingatkan para perajin batik untuk segera mempersiapkan diri menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai Oktober 2026.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada produk akhir, tetapi juga harus diterapkan pada seluruh rantai produksi, termasuk bahan baku yang digunakan oleh para perajin.
Saat ini, dua perusahaan tekstil milik GKBI Group, yakni PC GKBI Medari Sleman dan PT Primatexco Indonesia, telah mengantongi sertifikasi halal sehingga bahan baku yang diproduksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami berharap seluruh pengrajin juga memiliki sertifikasi halal. Mau tidak mau, suka tidak suka, regulasi ini harus dipenuhi,” katanya.
Menutup wawancara, Edy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberlangsungan industri batik nasional yang selama ini menjadi salah satu identitas budaya Indonesia.
“Di balik setiap lembar batik ada keringat, doa, dan harapan para pengrajin di seluruh Nusantara. Karena itu kita harus bersama-sama menjaga agar batik tetap lestari dan terus berkembang,” pungkasnya.
