Batiklopedia
Di tengah semarak peringatan Konferensi Asia Afrika ke-71 di Bandung, upaya memperkuat kebudayaan nasional kembali mengemuka. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam mendorong pemajuan kebudayaan, khususnya kebudayaan daerah seperti budaya Sunda.
Dalam dialog bersama para sesepuh, budayawan, dan komunitas budaya Jawa Barat, Fadli Zon menempatkan peran masyarakat sebagai aktor utama dalam ekosistem kebudayaan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, bukanlah satu-satunya penggerak, melainkan fasilitator yang membuka ruang kolaborasi. “Kementerian Kebudayaan adalah alat. Instrumen ini harus dimanfaatkan bersama untuk mendorong pemajuan kebudayaan,” ujarnya.
Pendekatan kolaboratif ini menjadi semakin relevan di tengah keterbatasan anggaran. Namun demikian, menurut Fadli Zon, efisiensi tidak menjadi penghalang bagi keberlanjutan program. Upaya pelindungan, pengembangan, hingga pemanfaatan kebudayaan tetap dijalankan secara konsisten. Bahkan, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta dan filantropi, khususnya dalam pengelolaan museum dan cagar budaya, sebagai bentuk gotong royong modern dalam menjaga warisan bangsa.
Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah skema pendanaan melalui program Dana IndonesiaRaya. Program ini dirancang lebih sederhana dan inklusif, sehingga dapat diakses oleh komunitas budaya, individu, maupun lembaga. Dengan peningkatan jumlah penerima manfaat, diharapkan program ini mampu memperkuat ekosistem budaya dari akar rumput hingga tingkat nasional.
Selain aspek pendanaan, perhatian juga diarahkan pada revitalisasi fisik institusi budaya seperti museum, keraton, dan situs bersejarah. Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali fungsi ruang budaya sebagai pusat edukasi sekaligus penggerak ekonomi berbasis kebudayaan.
Dalam dialog tersebut, Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia Jawa Barat, Dadang Hermansyah, menekankan pentingnya konsep pariwisata berbasis budaya yang inklusif. Menurutnya, pendekatan ini dapat membuka ruang partisipasi masyarakat lokal sekaligus menjaga identitas budaya di tengah pembangunan. Ia juga menyoroti pelestarian pencak silat sebagai bagian integral dari jati diri bangsa.
Pandangan serupa disampaikan oleh Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda, Eni Sumarni, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai budaya. Ia mengusulkan agar nilai-nilai kearifan lokal Sunda dapat diadopsi menjadi bagian dari program strategis nasional, sebagai alternatif dalam membangun karakter generasi muda yang berakar pada budaya.
Sementara itu, maestro teater Iman Soleh turut menyoroti pentingnya apresiasi terhadap tokoh budaya melalui penganugerahan yang lebih luas. Ia juga menekankan perlunya penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Jawa Barat agar setara dengan daerah lain yang telah lebih dahulu mengembangkan instrumen tersebut. Dialog ini menjadi ruang temu antara gagasan, aspirasi, dan strategi. Lebih dari sekadar forum diskusi, pertemuan ini menegaskan bahwa masa depan kebudayaan Indonesia tidak bisa dibangun secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan masyarakat luas menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari pembangunan nasional.
