Batiklopedia
Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional menjadi langkah strategis untuk menyatukan berbagai program kewirausahaan yang selama ini berjalan secara terpisah di berbagai sektor.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, pengembangan kewirausahaan selama ini telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta komunitas. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial sehingga diperlukan kebijakan nasional yang mampu mengintegrasikan seluruh upaya tersebut.
“Perpres Nomor 38 Tahun 2026 menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Melalui regulasi ini, seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi, komunitas, hingga masyarakat memiliki arah yang sama dalam mengembangkan kewirausahaan Indonesia,” ujar Riza di Jakarta, Jumat (31/7).
Menurut Riza, pembangunan kewirausahaan kini tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah pelaku usaha baru yang lahir. Pemerintah mengarahkan kebijakan untuk menciptakan wirausaha yang tangguh, inovatif, berdaya saing, mampu berkembang, serta terhubung dengan rantai nilai industri nasional.
Perpres tersebut juga menetapkan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional (PKN) hingga tahun 2045. Peta jalan itu dibagi ke dalam empat tahap pengembangan, yakni Penguatan Kewirausahaan pada periode 2025–2029, Akselerasi Kewirausahaan pada 2030–2034, Ekspansi Global Kewirausahaan pada 2035–2039, dan Kewirausahaan Indonesia Emas pada 2040–2045.
Setiap tahap memiliki fokus yang berbeda, mulai dari penguatan regulasi dan ekosistem, mendorong pelaku usaha naik kelas, memperluas daya saing di pasar global, hingga menjadikan kewirausahaan sebagai motor transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional meningkat dari 3,6 persen pada 2029 menjadi 8 persen pada 2045. Meski demikian, Riza menegaskan bahwa target tersebut tidak hanya berorientasi pada angka.
“Yang lebih penting adalah menghadirkan wirausaha yang inovatif, inklusif, berdaya saing, mampu menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” katanya.
Perpres Nomor 38 Tahun 2026 juga membawa perubahan pendekatan dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pelatihan, tetapi membangun ekosistem yang mampu mendampingi perjalanan usaha secara menyeluruh, mulai dari tahap perintisan hingga menjadi bisnis yang mapan dan berkelanjutan.
Ekosistem tersebut mencakup kemudahan akses informasi, perizinan, inkubasi bisnis, inovasi, digitalisasi, pembiayaan, standardisasi, hingga akses pasar. Pemerintah menilai seluruh aspek tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, regulasi ini memberikan perhatian khusus kepada enam kelompok prioritas, yakni wirausaha sosial, wirausaha teknologi, wirausaha perempuan, wirausaha pemuda, wirausaha desa, dan wirausaha ekonomi kreatif.
Riza menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bangsa. Menurutnya, semakin kuat ekosistem yang dibangun, semakin besar peluang lahirnya wirausaha berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kewirausahaan bukan hanya urusan UMKM, melainkan agenda strategis pembangunan nasional yang memerlukan gotong royong seluruh elemen bangsa. Ketika semakin banyak masyarakat mampu membangun usaha yang berkelanjutan, fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kuat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
