Batiklopedia
Jakarta – Indonesia Catalogue Expo & Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 kembali menjadi ajang strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi, hingga pelaku UMKM dalam membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih modern, transparan, dan inklusif. Penyelenggaraan tahun ini mendapat dukungan PT Pegadaian sebagai salah satu sponsor utama, bersama berbagai mitra lainnya.
Mengusung semangat kolaborasi lintas sektor, ICEF-IPFE 2026 menghadirkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, asosiasi profesi, akademisi, hingga penyedia teknologi pengadaan dalam satu forum yang menggabungkan pameran, business matching, diskusi kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa pengadaan pemerintah kini telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, salah satu fokus utama LKPP adalah menyempurnakan sistem e-Katalog agar menjadi pasar digital yang semakin transparan, kompetitif, dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Selain penguatan e-Katalog, LKPP juga terus mengembangkan sistem pembayaran digital melalui sinergi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembayaran kepada penyedia sehingga UMKM memperoleh kepastian arus kas dan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Di sisi dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan forum ICEF-IPFE menjadi wadah penting untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha sekaligus membuka peluang ekspor bagi pelaku UMKM.
KADIN juga menyiapkan berbagai program pelatihan agar pelaku usaha memahami mekanisme pengadaan pemerintah, meningkatkan profesionalisme, serta memiliki daya saing yang lebih kuat untuk memasuki pasar nasional maupun internasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia Kukrit Suryo Wicaksono menekankan pentingnya integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, profesionalisme menjadi syarat utama agar pengadaan pemerintah mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Dari sisi pengembangan kompetensi, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) terus memperkuat kapasitas para praktisi melalui program sertifikasi profesi, pelatihan berkelanjutan, hingga layanan konsultasi dan bantuan hukum.
Ketua Pelaksana IPFE-IAPI Hermaning Rangga Dhyta Utama menjelaskan bahwa kolaborasi antara IAPI dan KADIN telah berhasil menyatukan forum diskusi dan pameran dalam satu penyelenggaraan terpadu sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, tantangan terbesar pengadaan saat ini adalah dinamika regulasi yang terus berkembang serta kebutuhan peningkatan kompetensi para praktisi agar mampu menjalankan proses pengadaan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Melalui berbagai seminar, forum diskusi, business matching, dan pameran teknologi pengadaan, ICEF-IPFE 2026 juga menjadi ruang bertemunya pengguna anggaran dengan penyedia barang dan jasa, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru antara pemerintah dan sektor swasta.
Sebagai salah satu sponsor kegiatan, PT Pegadaian turut mendukung penyelenggaraan ICEF-IPFE 2026 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penguatan ekosistem usaha nasional, pemberdayaan UMKM, serta percepatan transformasi ekonomi melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Penyelenggaraan ICEF-IPFE 2026 diharapkan semakin memperkuat tata kelola pengadaan nasional yang transparan, efisien, dan berdaya saing, sekaligus memperluas akses UMKM terhadap pasar belanja pemerintah sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata di seluruh Indonesia.
