Batiklopedia
Jakarta – Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) yang kini menjadi salah satu forum terbesar di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ternyata berawal dari inisiatif sektor swasta. Hal itu diungkapkan Direktur PT Satu Tujuan Event, Bambang Setiawan, yang menyebut gagasan penyelenggaraan forum tersebut berasal dari timnya sebelum akhirnya mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Bambang, ide awal IPFE muncul dari kebutuhan menghadirkan ruang yang mempertemukan pemerintah dengan penyedia barang dan jasa dalam satu forum yang tidak hanya berisi pameran, tetapi juga edukasi dan bisnis.
“Awalnya memang gagasan dari kami. Kami melihat ada peluang untuk membantu LKPP membangun forum yang mempertemukan pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Setelah mendapat dukungan Kadin, konsep tersebut kami presentasikan kepada LKPP dan akhirnya dapat diwujudkan karena sejalan dengan program mereka,” kata Bambang.
Kini, IPFE telah memasuki penyelenggaraan keempat dan menjadi agenda tahunan yang mempertemukan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga penyedia teknologi pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia.
Bambang menjelaskan, tujuan utama penyelenggaraan IPFE bukan sekadar menghadirkan pameran produk dan layanan. Menurutnya, nilai utama forum tersebut justru terletak pada proses edukasi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan nasional.
“Yang datang bukan hanya melihat pameran. Mereka melakukan business matching, bertemu vendor, berdiskusi dengan instansi pemerintah, sekaligus memperoleh informasi terbaru mengenai sistem pengadaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap tahun LKPP juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai pembaruan kebijakan, termasuk pengembangan aplikasi dan sistem pengadaan yang terus disempurnakan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan.
Karena itu, Bambang menilai pameran hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan kegiatan. Fokus utama IPFE adalah membangun pemahaman bersama agar proses pengadaan pemerintah semakin transparan, profesional, dan sesuai ketentuan.
Melalui forum tersebut, masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti tender pemerintah, menjadi penyedia di e-Katalog LKPP, hingga memahami berbagai mekanisme pengadaan yang selama ini dinilai belum banyak diketahui publik.
Meski menjadi penyelenggara, Bambang menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dalam penyusunan substansi maupun kebijakan yang dibahas selama acara berlangsung.
“Seluruh materi, narasumber, dan substansi berasal dari LKPP. Tugas kami sebagai event organizer adalah mewujudkan konsep yang mereka inginkan menjadi sebuah penyelenggaraan acara yang baik. Kami memang tidak masuk ke wilayah kebijakan,” katanya.
Ia mengakui penyelenggaraan kegiatan pemerintah memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan sektor swasta. Salah satu tantangan terbesar adalah proses birokrasi yang lebih panjang serta harus mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan.
Selain itu, dua tahun terakhir penyelenggaraan IPFE juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sejumlah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah mengurangi partisipasi karena keterbatasan anggaran.
“Tahun ini kami terpaksa mengurangi skala acara. Kalau biasanya menggunakan tiga hall pameran, sekarang hanya dua hall karena kemampuan peserta menurun. Namun yang terpenting kegiatan tetap berjalan dan semangat kolaborasi tetap terjaga,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan kondisi tersebut bahkan membuat beberapa penyelenggara acara lain memilih membatalkan kegiatan serupa. Namun PT Satu Tujuan Event memilih bertahan dengan melakukan berbagai penyesuaian agar IPFE tetap dapat diselenggarakan.
Ke depan, ia berharap IPFE tetap menjadi agenda rutin meski pelaksanaannya akan menyesuaikan kondisi ekonomi dan dukungan anggaran pemerintah.
“Kalau situasinya masih berat seperti sekarang, bukan tidak mungkin penyelenggaraan dilakukan dua tahun sekali agar persiapannya lebih matang. Yang jelas kami berharap forum ini tetap berlanjut karena manfaatnya besar bagi dunia pengadaan nasional,” katanya.
Selain IPFE, Bambang juga membuka peluang mengembangkan konsep forum serupa untuk berbagai institusi lain, termasuk lembaga strategis seperti Danantara. Menurutnya, setiap kerja sama harus diawali dengan pemahaman terhadap kebutuhan organisasi sehingga konsep yang ditawarkan benar-benar mampu mendukung tujuan institusi tersebut.
Ia juga mengaku pernah diminta membantu menyusun konsep komunikasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari pengalaman tersebut, Bambang menilai strategi komunikasi yang baik harus berjalan seiring dengan kualitas pelaksanaan program. “Komunikasi yang baik harus didukung implementasi yang baik. Masyarakat sekarang sangat kritis. Sebagus apa pun strategi komunikasinya, kalau pelaksanaannya tidak sesuai, masyarakat akan langsung mengetahuinya,” tutupnya.
