Batiklopedia
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 yang digelar Kementerian Pariwisata pada 20–21 Mei 2026 menandai langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Forum nasional tersebut menghasilkan berbagai langkah konkret, penguatan sinergi lintas sektor, serta komitmen bersama untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di tengah tantangan global.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, saat menutup Rakornas di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Kamis (21/5/2026), menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun Matriks Tindak Lanjut 2026 yang mengintegrasikan berbagai program lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Wamenpar, langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan implementasi program berjalan lebih terukur dan terkoordinasi. Selain itu, pemerintah juga menetapkan skema kinerja untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta memperkuat sinergi melalui sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan Rencana Aksi Bersama sebagai quick wins sektor pariwisata nasional.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Ni Luh Puspa optimistis target pariwisata nasional tahun 2026 tetap dapat dicapai melalui semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan, pergerakan wisatawan nusantara mencapai 1,18 miliar perjalanan, devisa pariwisata sebesar 22–24,7 miliar dolar AS, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,6–4,7 persen.
Bagi pemerintah, target tersebut bukan sekadar angka statistik. Wamenpar menegaskan capaian itu mencerminkan terbukanya lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, serta semakin kuatnya kebanggaan nasional terhadap pariwisata Indonesia.
Karena itu, akselerasi implementasi Undang-Undang Kepariwisataan dan kerangka RIPPARNAS dinilai perlu segera dilakukan sebagai dasar pembangunan pariwisata jangka panjang.
Rakornas Pariwisata 2026 juga memperlihatkan komitmen kuat terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Salah satunya melalui Deklarasi Gerakan Keberlanjutan yang mencakup kesepakatan penghitungan jejak karbon (carbon footprint) dan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi.
Menurut Ni Luh Puspa, langkah tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi salah satu pemimpin pariwisata dunia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menekankan pentingnya penyelarasan visi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pariwisata nasional yang kuat. Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri siap membantu daerah mengatasi berbagai tantangan pengembangan pariwisata, mulai dari infrastruktur, budaya dan hospitality, hingga penguatan city branding.
Bima juga membuka peluang evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menghambat pengembangan sektor pariwisata di daerah, termasuk regulasi perhotelan, perpajakan, dan aturan lainnya.
Ketua Panitia Rakornas Pariwisata 2026, Frans Teguh, mengatakan hasil Rakornas akan menjadi “living document” yang terus diperbarui dan ditindaklanjuti melalui program strategis sesuai tugas masing-masing unit kerja dan mitra terkait.
Menurut Frans, forum tersebut menjadi awal penguatan kolaborasi yang lebih luas dalam membangun ekosistem kepariwisataan nasional yang semakin optimal.
Dukungan terhadap implementasi pilar ORIK—optimalisasi, resiliensi, inovasi, dan keberlanjutan—juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan strategi pengembangan pariwisata berbasis empat pilar tersebut.
Pada aspek optimalisasi, pemerintah daerah menyusun bundling package wisata dan event linkage tourism. Sementara untuk resiliensi, dilakukan diversifikasi pasar wisatawan serta penguatan standar CHSE bagi industri pariwisata.
Adapun pada pilar inovasi, penguatan digitalisasi pemasaran dan kolaborasi pentahelix terus diperluas. Sedangkan pada aspek keberlanjutan, konsep pariwisata regeneratif mulai diterapkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Rakornas Pariwisata 2026 juga menghadirkan pendekatan terukur terhadap pengelolaan emisi karbon dengan menggandeng Jejak.in. Perusahaan tersebut melakukan penghitungan jejak emisi karbon selama dua hari pelaksanaan kegiatan.
CEO dan Founder Jejak.in, Arfan Arlanda, mengungkapkan total emisi karbon yang dihasilkan Rakornas mencapai 10 ton kgCO2e. Emisi tersebut berasal dari empat sumber utama, yakni penggunaan venue dan akomodasi, transportasi, dokumen dan material seperti kertas, serta konsumsi makanan dan minuman.
Sebagai langkah kompensasi, emisi tersebut akan diimbangi melalui program penanaman sekitar 3.092 pohon di sembilan lokasi yang melibatkan Politeknik Pariwisata di Bandung, Makassar, Palembang, Bali, Medan, dan Lombok, serta Badan Otorita Pariwisata di Danau Toba, Labuan Bajo Flores, dan Borobudur.
Jenis pohon yang ditanam disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, seperti mangrove di Bali, kopi di Bandung, dan durian di Medan. Seluruh pohon tersebut juga akan dipantau selama tiga tahun agar tumbuh optimal dan mampu menyerap emisi karbon secara maksimal. Melalui langkah-langkah konkret tersebut, Rakornas Pariwisata 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat transformasi sektor pariwisata Indonesia menuju arah yang lebih hijau, inklusif, dan berdaya saing global.
