Batiklopedia
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku UMKM digital harus menjadi prioritas pemerintah menyusul dugaan pembekuan saldo secara sepihak yang dialami sejumlah seller di platform perdagangan elektronik. Menurutnya, dana hasil penjualan merupakan urat nadi keberlangsungan usaha sehingga tidak boleh ditahan tanpa kepastian hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). Agenda rapat membahas dugaan pembekuan saldo seller pada platform e-commerce.
“Jualan online katanya masa depan UMKM. Tapi jika saldo hasil penjualan bisa berhenti sepihak, yang macet bukan cuma transaksi, melainkan juga kepercayaan,” ujar Novita.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kasus pembekuan saldo menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih rentan terhadap persoalan tata kelola platform digital. Ia menilai masalah tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha dan kehidupan para pelaku UMKM beserta keluarganya.
“Kasus ini membuktikan bahwa rakyat kembali menjadi korban kegagalan sistem. Dana penjualan adalah napas UMKM. Ketika dibekukan sepihak, yang terancam bukan hanya bisnis mereka, tetapi juga kehidupan keluarganya,” tegasnya.
Novita juga menyoroti dampak merger Tokopedia dengan TikTok yang dinilainya belum memberikan keberpihakan nyata terhadap produk lokal. Menurutnya, platform digital semestinya menjadi ruang pertumbuhan UMKM Indonesia, bukan justru didominasi produk impor berharga murah yang mempersempit daya saing pelaku usaha dalam negeri.
“Kita tidak anti terhadap teknologi. Tetapi kita menolak jika teknologi justru menjadi alat yang mematikan kedaulatan produk lokal. Platform digital seharusnya menjadi etalase UMKM Indonesia, bukan karpet merah bagi produk impor,” katanya.
Sebagai solusi, Novita mengusulkan pemerintah mewajibkan setiap platform digital menyediakan dana cadangan (escrow fund) yang berada di bawah pengawasan negara untuk melindungi hak seller apabila terjadi gangguan sistem maupun sengketa. Selain itu, ia meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola payment gateway serta penguatan regulasi perlindungan UMKM dalam ekosistem perdagangan elektronik.
Ia menegaskan, negara harus memastikan platform digital tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keamanan dana, dan persaingan usaha yang adil bagi pelaku UMKM Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi menjadi langkah penting agar transformasi digital benar-benar menghadirkan manfaat bagi pelaku usaha nasional.
