Batiklopedia
Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui penyelenggaraan Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) serta Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026, KADIN ingin mempertemukan kebutuhan belanja pemerintah dengan kemampuan dunia usaha sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas, termasuk ke pasar ekspor.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, mengatakan forum tersebut menjadi terobosan penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Acara ini membantu pemerintah mempertemukan kebutuhan belanja negara dengan kemampuan dunia usaha. Harapannya, perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi rekanan pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak,” ujar Juan.
Ia menambahkan, Indonesia Procurement Forum & Expo tidak hanya membuka peluang bisnis di dalam negeri, tetapi juga menjadi sarana memperluas akses pelaku usaha ke pasar internasional. KADIN, kata dia, telah memiliki berbagai program internasional yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor.
Menurut Juan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah kesiapan memasuki sistem pengadaan pemerintah. Karena itu, KADIN menyiapkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar memahami tata kelola pengadaan, proses bisnis pemerintah, hingga standar administrasi yang berlaku.
“Budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh berbagai fasilitas, tetapi juga harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, KADIN memiliki lembaga pelatihan yang membekali pelaku usaha mulai dari pengelolaan bisnis hingga persiapan memasuki pasar ekspor. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM sehingga lebih siap menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Selain pelatihan, KADIN juga tengah menjajaki kemungkinan pemberian fasilitas rabat atau discount bagi UMKM eksportir melalui komunikasi dengan Bank Indonesia. Juan menjelaskan rabat merupakan bentuk insentif berupa pengembalian sebagian nilai transaksi kepada pelaku usaha yang berhasil melakukan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Namun, implementasinya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah dan sektor perbankan.
Juan juga menilai berbagai program pembinaan UMKM yang selama ini dijalankan kementerian, BUMN, maupun lembaga lain perlu disinergikan agar memberikan hasil yang lebih optimal.
“KADIN ingin menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai pihak sehingga seluruh program pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar meningkatkan daya saing pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia, Kukrit Suryo Wicaksono, menegaskan bahwa profesionalisme harus menjadi prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa, terutama di tengah masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan proyek pemerintah di daerah.
Menurut Kukrit, KADIN terus mendorong anggotanya untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas produk, serta bekerja secara profesional agar mampu bersaing secara sehat dalam sistem pengadaan pemerintah.
Melalui penyelenggaraan Indonesia Procurement Forum & Expo yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat, KADIN juga memberikan ruang bagi pelaku usaha daerah untuk memamerkan produk unggulan mereka kepada pengguna anggaran pemerintah.
“Belanja pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus bisa dinikmati secara merata oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia. Jangan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM,” kata Kukrit.
Ia menjelaskan forum tersebut belum menetapkan target nilai transaksi karena fungsi utamanya adalah mempertemukan pengguna anggaran dengan penyedia barang dan jasa melalui forum bisnis. Dari pertemuan tersebut diharapkan lahir berbagai kerja sama yang akan terealisasi pada siklus pengadaan berikutnya.
Kukrit berharap Indonesia Procurement Forum & Expo menjadi momentum untuk memperluas akses pasar bagi UMKM sekaligus memastikan belanja pemerintah benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi, sehingga pelaku usaha dari wilayah barat hingga timur Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam mendukung pembangunan nasional.
