Batiklopedia
Bandung – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menggelar konsinyering penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Indikasi Geografis (IG) pada 21–24 April 2026 di Crowne Plaza Hotel Bandung. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual berbasis wilayah sekaligus memperluas akses sertifikasi INDIGEO, khususnya bagi produk batik.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Dr. Fajar Sulaeman Taman, menegaskan bahwa penyusunan regulasi teknis ini diarahkan agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan pelaku usaha lokal. Menurutnya, penguatan sistem IG tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
“Konsinyering ini merupakan langkah konkret untuk memastikan kekayaan lokal Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat dan mampu bersaing secara global,” ujarnya dalam pembukaan kegiatan.
Di hari pertama, forum diisi pemaparan para pakar, salah satunya Miranda Risang Ayu Palar yang menyoroti pentingnya reputasi, karakteristik khas, dan keterkaitan geografis sebagai dasar pengakuan Indikasi Geografis di tingkat internasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan IG sangat bergantung pada sistem dokumentasi yang kuat serta keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga kualitas produk.
Sementara itu, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Hanny Srimulyani Dulimarta, menyoroti pentingnya sistem pengawasan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa sertifikasi IG harus diikuti pengawasan konsisten agar standar kualitas tetap terjaga dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
Memasuki hari kedua hingga keempat, kegiatan berlanjut dengan diskusi intensif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan praktisi. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perkembangan signifikan sertifikasi INDIGEO untuk produk batik. Hingga April 2026, tercatat 14 produk batik dari berbagai daerah telah memperoleh pengakuan Indikasi Geografis.
Sejumlah produk tersebut antara lain Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Batik Besurek Bengkulu, Batik Tulis Lasem, Batik Wonogiri, hingga Batik Tulis Ghentongan Tanjung Bumi Bangkalan. Capaian ini dinilai sebagai kemajuan penting dalam perlindungan hukum sekaligus peningkatan nilai tambah produk batik di pasar global.
Dalam forum tersebut, DJKI juga mengungkap rencana penyederhanaan proses pencatatan IG. Pendekatan baru mulai mengakomodasi aspek identitas visual dan budaya, tidak semata berbasis teknis produksi. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi daerah yang memiliki ciri khas motif kuat untuk memperoleh sertifikasi.
Contoh yang diangkat adalah Batik Besurek Bengkulu yang dikenal dengan motif kaligrafi khas. Meski tidak selalu bermakna literal, konsistensi penggunaan motif tersebut serta reputasinya dinilai memenuhi syarat sebagai Indikasi Geografis.
Pendekatan ini dinilai relevan mengingat teknik produksi batik di berbagai daerah kini semakin seragam. Oleh karena itu, penguatan identitas visual dan narasi budaya menjadi faktor pembeda utama dalam penilaian IG.
DJKI juga berencana memperkuat kelembagaan dengan melibatkan lebih banyak ahli dan praktisi dalam proses pemeriksaan dan pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas evaluasi serta memastikan implementasi sistem IG berjalan efektif. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan Indikasi Geografis sebagai strategi pembangunan ekonomi berbasis budaya lokal. Dengan semakin terbukanya akses sertifikasi INDIGEO, diharapkan lebih banyak produk unggulan daerah memperoleh pengakuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri kreatif global.
Penulis: Dr. Komarudin Kudiya. S.IP., M.Ds.
