Batiklopedia
Balikpapan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pelaku UMKM melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat daya saing UMKM di seluruh Indonesia.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah berkomitmen menghadirkan berbagai layanan pendampingan yang terintegrasi agar pelaku usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan dan naik kelas.
“Dalam festival ini kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR,” ujar Maman Abdurrahman usai membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Balikpapan, Rabu (17/6).
Menurut Maman, penguatan legalitas usaha menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena tingkat formalitas usaha mikro di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Kementerian UMKM, sekitar 77 persen UMKM di Indonesia masih belum memiliki legalitas usaha dan menjalankan kegiatan usahanya secara informal.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar karena legalitas usaha merupakan pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, mulai dari akses pembiayaan, sertifikasi produk, perlindungan usaha, hingga peluang pengembangan pasar yang lebih luas.
Untuk mempercepat proses transformasi usaha mikro menjadi usaha formal, Kementerian UMKM memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta dunia usaha.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan pendampingan sekaligus memastikan semakin banyak pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan usahanya.
Maman menegaskan keberhasilan program pemberdayaan UMKM akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses perizinan dan pembiayaan, semakin besar pula kontribusi sektor UMKM terhadap pergerakan ekonomi lokal.
“Ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud menilai tantangan yang dihadapi UMKM ke depan akan semakin kompleks, terutama di tengah perkembangan teknologi dan persaingan pasar yang semakin ketat.
Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung transformasi UMKM agar mampu naik kelas, baik dari aspek legalitas maupun pemanfaatan teknologi digital.
“UMKM harus terus kita dorong untuk naik kelas. Dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang legal, dari usaha tradisional menjadi usaha yang memanfaatkan teknologi digital, serta dari usaha yang hanya bertahan menjadi usaha yang mampu berkembang dan berdaya saing,” ujar Rudy.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan pencipta lapangan kerja.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 akan diselenggarakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro. Balikpapan menjadi kota pertama yang mengawali rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekosistem usaha mikro yang tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui festival ini, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke sektor formal, memperoleh perlindungan usaha yang memadai, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan peluang pengembangan usaha di masa depan.
