Jakarta — Bank Indonesia dan Tiongkok semakin memperkuat komitmen penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral. Skema ini dinilai memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat melalui efisiensi transaksi, biaya konversi yang lebih rendah, serta dukungan pada stabilitas keuangan.

Bank Indonesia (BI) mencatat, sepanjang Januari–Juli 2025 nilai transaksi LCT Indonesia–Tiongkok mencapai ekivalen USD 6,23 miliar, melonjak dari USD 2,17 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Capaian ini juga menjadi momentum penting dalam rangka 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dengan Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, Rabu (11/9). Perry menyatakan, partisipasi pelaku usaha dalam skema LCT akan terus meningkat seiring penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. “Langkah ini mencerminkan komitmen bersama memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, dan inklusif,” ujar Perry.
Gubernur Pan menegaskan bahwa sebagai dua negara berkembang besar di Asia, Tiongkok dan Indonesia memiliki tanggung jawab bersama menghadapi dinamika global. Menurutnya, penguatan kerja sama keuangan menjadi fondasi penting bagi hubungan dagang dan investasi kedua negara.
Selain dengan Tiongkok, Indonesia juga aktif memperluas skema LCT dengan mitra lain. Pada periode Januari–Juli 2025, realisasi transaksi tercatat dengan Malaysia (USD 2,03 miliar), Thailand (USD 644 juta), Jepang (USD 5,08 miliar), Korea Selatan (USD 85 juta), dan Uni Emirat Arab (USD 72 juta).
Dalam kesempatan yang sama, BI dan PBoC juga meluncurkan uji coba terbatas (sandbox) konektivitas pembayaran QRIS antarnegara. Inisiatif ini menjadi tindak lanjut komitmen kedua bank sentral untuk memperkuat sistem pembayaran lintas batas. Kegiatan ini melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama UnionPay International.
Inisiatif LCT dan QRIS antarnegara Indonesia–Tiongkok mencerminkan sinergi erat antara otoritas moneter, asosiasi sistem pembayaran, serta pelaku industri keuangan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi bilateral sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di kawasan.

