Bahkan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan bahwa dari 212 ribu koperasi di Indonesia hanya 147 ribu yang aktif atau sekitar 62 ribu koperasi yang kini sudah tidak aktif.
Untuk di Provinsi Jambi, persentase juga tak jauh berbeda. Dari 3.754 koperasi yang terdaftar hanya 2.264 koperasi yang kini masih bertahan atau sekitar 1.500 lebih koperasi yang mati.
Bukan tidak mungkin jika ke depan akan makin banyak lagi koperasi yang tidak aktif karena tidak mampu menjalankan RAT dengan baik.
Padahal, koperasi sangat berperan sangat aktif khususnya bagi pelaku UMKM guna menjalankan bisnisnya. “Ada lebih dari lima juta UMKM tersebar di Kabupaten/kota di Indonesia. Kalau koperasi itu berjalan dengan baik dan UMKM mau bekerja sama, Gubernur dan Bupati makin mudah membinanya,” Kata Puspayoga.
Melihat situasi ini, Ia pun kini sudah menjalankan sistem reformasi koperasi di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jambi.
“Tanpa reformasi, koperasi akan jalan ditempat. Kementrian Koperasi memberikan tiga langkah pertama rehabilitasi koperasi, Re-orientasi koperasi dan pengembangan koperasi,” kata Pusoayoga usai mengikuti pelantikan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Rabu kemarin.
Menurutnya rehabilitasi koperasi itu nantinya akan mendata sejumlah koperasi yang saat ini masih aktif. “Hal hasil 62 ribu yang tidak aktif di Indonesia termasuk Jambi tidak akan masuk dalam database alias sudah kita bekukan. Kita upayakan tidak ada lagi koperasi abal-abal,” ujarnya.
Selain itu, saat ini adanya Deputi Koperasi bisa mengawasi sejumlah koperasi yang ada di tiao daerah.
“Kita harus reformasi total. Intinya saat ini bukan jumlah badan usahanya ditambah, tapi anggota koperasinya yang ditambah. Kita bukan melarang untuk membuka koperasi, tapi kami kami butuh yang serius. Jadi jangan hanya menghabiskan bantuan dari APBN atau APBD lalu koperasinya tidam aktif, itu tidak bagus,” tuturnya.

