Batiklopedia
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan.
“Industri bambu dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama pada sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Saat ini Kemenperin telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk mendukung pengembangan industri bambu nasional,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (29/9).
Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menambahkan bahwa hasil kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan potensi besar industri bambu, meski masih menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku, rantai pasok, dan peningkatan kompetensi SDM.
Menurutnya, permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah terus meningkat. Ekspor lantai kontainer berbasis bambu misalnya, mencapai permintaan 1.500 m³ per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 m³ per bulan. “Kesenjangan ini justru peluang besar bagi industri bambu nasional untuk tumbuh lebih agresif,” jelas Putu.
Selain pasar ekspor, permintaan domestik juga tumbuh pesat di sektor konstruksi kawasan wisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Harga bangunan berbasis bambu bisa mencapai Rp12 juta per meter persegi dengan tingkat pengembalian investasi lebih cepat dibanding konstruksi beton.
Dalam kunjungannya di DIY, Putu memetakan ekosistem bambu yang melibatkan riset, komunitas, dan industri, di antaranya Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJI-KB), komunitas Sahabat BambuBoss, kawasan Hutan Bambu Bulaksalak, serta PT Bambu Nusa Verde yang telah melakukan riset bioteknologi bambu sejak 1994.
Untuk memperkuat ekosistem, Kemenperin menyiapkan program restrukturisasi mesin, subsidi bunga pinjaman melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK), pembangunan pusat logistik bahan baku bambu, hingga pendirian Akademi Komunitas Bambu.
“Industri bambu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Ini sejalan dengan target Uni Eropa yang mendorong penggunaan material konstruksi carbon storing hingga 30% pada 2030. Indonesia berpeluang besar menjadi pemasok utama,” tegas Putu.
