Pemerintah terus mendorong penguatan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up. Langkah ini bukan sekadar strategi industri, melainkan bagian dari upaya memperkuat kemandirian manufaktur nasional dan memperluas dampak ekonomi di dalam negeri.
Rantai pasok otomotif memiliki keterkaitan erat dengan industri kecil dan menengah (IKM) komponen. Karena itu, Kementerian Perindustrian secara konsisten menjalankan berbagai program pembinaan, mulai dari fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, pendampingan sertifikasi ISO 9001, implementasi Industri 4.0, lean manufacturing, hingga sosialisasi ISO 14001 dan IATF. Program link and match dengan industri besar juga digencarkan agar IKM mampu masuk dalam ekosistem produksi kendaraan bermotor.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), pemerintah berkolaborasi dengan Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif. Asosiasi yang telah berdiri selama 13 tahun ini menaungi 110 IKM manufaktur komponen berbahan metal, plastic rubber, nonwoven insulation, karpet, serta mould and dies. Anggotanya berada pada tier 2 dan tier 3 industri otomotif nasional, serta menjadi bagian dari ekosistem OEM dan tier 1 kendaraan roda dua maupun roda empat.
Salah satu bukti sinergi tersebut adalah peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada 2018 di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show. Kendaraan niaga ini diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (sebelumnya PT Velasto Indonesia), dengan melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA, termasuk anggota PIKKO dan IKM Tegal. Proyek tersebut menjadi bukti bahwa IKM komponen dalam negeri mampu terlibat dalam pengembangan kendaraan niaga nasional.
Secara bisnis, prospek kendaraan niaga di Indonesia dinilai sangat besar. Jika pengadaan 70.000 unit pick-up dipenuhi produk dalam negeri, potensi dampak ekonomi (backward linkage) diperkirakan mencapai Rp27 triliun. Dampaknya akan dirasakan lintas subsektor, mulai dari industri ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, hingga elektronik. Artinya, setiap unit kendaraan yang diproduksi di dalam negeri menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Namun, rencana impor kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu kekhawatiran pelaku industri. PIKKO menyampaikan kekecewaannya melalui surat resmi. Dengan tingkat utilisasi produksi yang masih di kisaran 60–70%, impor kendaraan utuh dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada pabrikan, tetapi juga sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menegaskan bahwa industri otomotif dan komponen dalam negeri sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, ceruk bisnis kendaraan operasional semestinya menjadi peluang bagi produsen lokal. Di tengah kondisi industri otomotif yang masih lesu, pembatasan impor dan keberpihakan pada produksi dalam negeri dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan ekosistem industri.
Bagi pelaku usaha komponen otomotif, momentum kendaraan niaga bukan sekadar proyek pengadaan, melainkan peluang strategis untuk memperkuat struktur industri nasional. Jika dikelola dengan sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri, sektor ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis manufaktur yang berkelanjutan.

